KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, bersuara lantang menentang keras wacana kembalinya sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Ia menyebut gagasan tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan ancaman nyata terhadap hasil perjuangan reformasi.
BACA JUGA: https://www.kitaindonesiasatu.com/news/jepang-masih-siaga-tsunami-warga-diminta-tetap-waspada/
“Partai Buruh menolak keras pemilihan kepala daerah oleh DPRD, apalagi kalau presiden dan wakil presiden lewat MPR,” tegas Said, di Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025.
Menurutnya, sistem pemilu langsung adalah buah manis dari gerakan reformasi 1998 yang tak boleh dikhianati. Ia menilai wacana ini justru mencerminkan upaya menghidupkan kembali sistem ala Orde Baru.
“Reformasi belum lama berjalan, masa sudah mau dimundurkan lagi? Kita harus jaga warisan reformasi, bukan malah menghapusnya,’’ ucapnya.
Said bahkan menyinggung sistem electoral college di Amerika Serikat sebagai perbandingan. Ia menegaskan sistem itu tak bisa diterapkan di Indonesia karena perbedaan karakter pemerintahan dan sejarah politik.
Sikap tegas Said Iqbal ini pun memicu gelombang dukungan dari berbagai elemen buruh dan aktivis pro-demokrasi yang menilai pemilu langsung adalah hak rakyat yang tak bisa ditawar. (*)
