KITAINDONESIASATU.COM – Dukung program susu dalam Makan Bergizi Gratis (MBG), Kementerian Pertanian membuka peluang ke berbagai pihak. Private sector baik itu perusahaan swasta maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendatangkan sapi perah hidup sebanyak 1 juta ekor.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, pihaknya m buka peluang yang sangat besar untuk para pelaku usaha. Karena nanti ketika didatangkannya 1 juta sapi perah impor itu bukan menggunakan anggaran negara atau APBN, melainkan bersifat investasi dengan jaminan penjualan.
“Kementerian Pertanian membuka ruang yang sangat lebar bagi private sector untuk mendatangkan sapi hidup. Ini tidak pakai APBN ya, sifatnya investasi dengan jaminan penjualan untuk program makan bergizi gratis,” kata Sudaryono yang dikutip Jumat (13/9).
Menurut Sudaryono, untuk teknisnya nanti akan diserahkan kepada investor yang akan terpilih. Sementara pemerintah hanya membantu dari sisi perizinan administrasi dan menyediakan atau mencarikan lahan untuk para investor bisa membangun peternakan.
“Yang jelas kita buka itu bagian dari investasi. Nah, pemerintah itu menyediakan lahan, kita carikan lahannya untuk mereka bisa bikin peternakan. Kita bantu juga dari sisi perizinan administrasi dan seterusnya. Ini kan mereka mendatangkan sapi hidup, ini kan pahlawan, dia menggunakan duitnya sendiri, kita sebagai pemerintah menyediakan ruang yang lebar,” ungkap Sudaryono.
Wamen Sudaryono menyebutkan, pihaknya juga telah mengamankan sekitar 1,5 juta ha untuk para investor tersebut membangun peternakan di tanah air. “Sifatnya ada yang lahan hutan produksi, ada yang kebun sawit, ada lahan masyarakat, ada pulau-pulau di timur,” terangnya.
Adapun untuk lokasi lahan-lahan yang sudah diidentifikasi Kementan untuk peternakan sapi perah 1 juta ekor diantaranya, ada di Sulawesi Tengah, Kalimantan, Blora, Jawa Timur, sampai dengan Pulau Aru.
“Jadi 1,5 juta ha lahan nggak di satu hamparan, itu pecah-pecah gitu loh. Ada yang 10 ribu ha, ada yang 100 ribu ha, ada yang 20 ribu ha, ada yang 13 ribu ha, sampai ada yang cuma 1.500 ha. Tapi kalau ditotal kita sudah identifikasi ada 1,5 juta ha,” tukas Sudaryono. (*)
