KITAINDONESIASATU.COM– Isu beras oplosan kembali mencuat di sejumlah wilayah, memicu keresahan masyarakat akibat beras yang diklaim premium namun ternyata tidak sesuai mutu.
Menanggapi polemik ini, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim angkat bicara dan menyarankan pendekatan solutif yang mengedepankan tanggung jawab sosial.
“Yang pertama begini, kami menyerahkan teknisnya kepada kementerian terkait, karena namanya beras oplosan ini kan sudah beredar tinggal kebijakan diambil seperti apa. Apakah memang mau dijual secara murah atau kita tarik kembali kemudian di-filter. Menurut saya kalau di-filter itu sulit. Lebih baik kalau menurut saya sih dijual murah saja kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial,” ujar Dedie kepada kitaindonesiasatu.com, saat ditemui usai menggelar rapat Paripurna, di gedung DPRD Kota Bogor, Jumat 18 Juli 2025 sore.
Dedie menegaskan bahwa produsen yang terbukti melakukan pengoplosan harus menerima dua bentuk sanksi, yakni hukuman sosial dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tentu si korporasi yang memang mengoplos tadi kan punya dua hukuman. Hukuman sosialnya tadi dengan menjual murah, yang kedua tentu harus mempertanggungjawabkan dalam serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti posisi Kota Bogor yang selama ini hanya berperan sebagai konsumen, sehingga penting adanya perlindungan kepada masyarakat agar tidak dirugikan dalam pembelian bahan pokok seperti beras.
“Untuk di Kota Bogor ini sendiri kita menunggu, kita ini hanya konsumen. Masyarakat itu konsumen. Kita sih mendorong tidak boleh terulang lagi, jangan ada konsumen yang dirugikan. Masyarakat harus dijaga, dilindungi. Uang yang mereka belanjakan harus sesuai dengan harga yang mereka keluarkan,” tutup Dedie. (Nicko)
