KITAINDONESIASATU.COM – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhidin, bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono, turut menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penataan Ruang Laut yang digelar Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Rakernis berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
Rakernis bertema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan penataan ruang laut yang selaras, adil, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya penguatan ekonomi biru sebagai pondasi pembangunan maritim yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya laut demi Indonesia Maju.
Sementara itu, Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, menegaskan bahwa penataan ruang laut sejalan dengan visi Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman, terutama terkait penanganan perubahan iklim, konservasi kawasan pesisir, hingga peluang trading carbon.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kita sudah mulai penanaman mangrove di Kotabaru dan Tanah Bumbu, juga pengembangan terumbu karang. Soal trading carbon, masih dikaji dan direncanakan terealisasi tahun depan,” jelas Rusdi.
Rakernis ini juga memaparkan sejumlah materi kebijakan lintas kementerian, mulai dari Kebijakan Pemerataan Pembangunan, Agraria, dan Tata Ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disampaikan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Isu keterpaduan perencanaan pembangunan dengan penataan ruang laut dalam RPJPN dan RTRWN 2025–2045 juga dipaparkan Bappenas.
Tak kalah penting, Rakernis membahas dukungan penataan ruang laut terhadap program swasembada pangan, sinkronisasi rencana pembangunan daerah dengan perairan darat dan pulau-pulau kecil, hingga praktik penataan ruang laut di Provinsi Jawa Barat.
Rakernis ini dihadiri para gubernur atau perwakilan seluruh provinsi di Indonesia, sebagai bukti bahwa tata ruang laut bukan hanya isu teknis, tetapi pijakan penting menuju ekonomi biru yang inklusif dan Indonesia Emas 2045. (Anang Fadhilah)
