KITAINDONESIASATU.COM – Di tengah sorotan publik terhadap membengkaknya utang negara yang kian mengkhawatirkan, fenomena aneh justru terjadi di kalangan kementerian. Bukannya melakukan efisiensi, sejumlah menteri kabinet dan pimpinan penegak hukum secara bersamaan mengajukan permohonan penambahan anggaran yang cukup fantastis untuk tahun fiskal mendatang.
Mereka mengajukan penambahan anggaran itu ke DPR. Kondisi ini sontak memicu tanda tanya besar dan kritik tajam dari berbagai pihak. Padahal saat ini negara Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, rasio utang pemerintah terhadap PDB terus merangkak naik, mendekati ambang batas yang diperbolehkan undang-undang. Namun, hal ini tampaknya tak menyurutkan niat beberapa kementerian untuk mengajukan alokasi dana lebih. Sumber di DPR RI mengungkapkan, beberapa kementerian bahkan meminta tambahan anggaran hingga dua digit persentase dari alokasi awal.
Permintaan serentak ini terjadi di tengah kondisi keuangan negara yang sedang dalam sorotan. Data Bank Indonesia per April 2025 menunjukkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia telah mencapai US$431,5 miliar atau sekitar Rp 7.144 triliun.
Permintaan tambahan anggaran ini diduga kuat berkaitan dengan program-program baru yang ambisius atau bahkan untuk menutupi defisit dari proyek-proyek yang sebelumnya tak terencana dengan baik. Publik kini menanti sikap tegas pemerintah pusat dan DPR RI dalam menyikapi fenomena ini, agar keuangan negara tidak semakin terbebani di masa depan.
